Bantuan Alat Tangkap Ikan Tak Mengucur, Konflik Horizontal Dikhawtirkan Terus Berlanjut

Raja News - Pembatasan alat tangkap ikan pasca terbitnya Permen KP No 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan dan penempatan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan NKRI masih menyisakan persoalan. Bahkan pembatasan itu hingga saat ini kerap menjadi konflik horizontal antar sesama nelayan termasuk juga di Provinsi Sumatera Utara.

"Setidaknya ada ribuan nelayan yang saat ini menunggu alat tangkap ikan pengganti dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Makanya kita sangat berharap pemerintah pusat segera merealisasikan alat tangkap pengganti untuk saudara-saudara kita para nelayan yang berdampak Permen KP No 71 Tahun 2017 itu," ujar Kadiskanla Sumut Zonny Waldi kepada wartawan, Rabu (17/01/2018).

Dijelaskan Zonny, kebutuhan alat tangkap ikan pengganti dinilai sangat mendesak karena memang masa toleransi Permen KP No 71 Tahun 2016 telah berakhir Desember 2017 lalu. Sementara disisi lain para nelayan yang belum mendapatkan bantuan alat tangkap pengganti memiliki tanggungjawab untuk menghidupi keluarganya.

"Tentu kita sangat sedih melihat kondisi nelayan-nelayan kita khususnya yang tradisional. Satu sisi mereka dilarang menggunakan alat tangkap yang mereka punya. Sementara itu alat tangpak peganti yang dijanjikan pemerintah belum ada. Mereka paksakan dengan alat tangkap yang ada menjadi konflik sosial. Ribut mereka dengan  nelayan lain bahkan sampai bisa berujung ke ranah hukum," lanjut Zonny lagi.

Terkait keluhan ini, lanjut Zonny, dirinya kerap menerima keluhan dari para nelayan dari sejumlah daerah di Sumut. Dari keluhan yang ada pada umumnya para nelayan sangat mengharapkan mereka segera mendapatkan bantuan alat tangkap pengganti khususnya nelayan kecil. Karena untuk membelinya, lanjut Zonny mereka mengaku tidak memiliki kesanggupan.

"Untuk meredam konflik antar sesama nelayan saya kerab mengetuk hati nurani mereka agar sama-sama bersabar dengan kondisi yang ada. Karena memang kita harus akui bahwa kesejahteraan nelayan kita juga sangat memprihatinkan. Jangankan untuk membeli alat tangkap baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka juga sulit. Makanya memang saya berharap bantuan alat tangkap pengganti ini harus segera direalisasikan," harap Zonny.

Dalam kesempatan tersebut, Zonny juga menyampaikan bahwa dirinya telah menyampaikan langsung dan bahkan sering mengingatkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI) Syarif Wijaya tentang kondisi yang ada. Saat ke Berandan dan Pantai Labu Desember 2017 lalu Syarif Wijaya telah menyampaikan akan segera merealisasikan bantuan alat tangkap tersebut.

"Saya sering mengingatkan termasuk saat mendampingi beliau. Saat kunjungan di Keberandan dan Pantai Labu, bulan Desember beliau juga menyampaikan dihadapan para nelayan akan segera merealisasikanya. Ada delapan alat bantu nanti yang ditawarkan dan nelayan silahkan memilih sesuai dengan kebutuhan. Saya juga sering WA beliau namun hingga saat ini memang belum juga terealisasi," pungkasnya.